Labuhanbatu | Mitramabesnews.id - Habisnya masa Pilkada dan telah ditentukannya Bupati terpilih menjadi Kepala daerah defenitip, sejumlah para pencari jabatan mulai dari Kepling samapi Eselon II Kepala dinas atau Badan, grasak grusuk mencari jalur ke Bupati defenitif dan para mak comlang jabatan / sengkuni ini telah membuat bandrol atas setiap jabatan dan telah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, hal itu berdasarkan selentingan yang di temui MMNews, 11/03/2025.
Di Media Sosial juga mulai Heboh khususnya Jabatan untuk menjadi Kepala Sekolah yang dibandrol berdasarkan jumlah Murid di sekolah yang mau dituju seputaran Rp 150.000 persiswa dan kabar miring ini di koordinir disinyalir salah satu Kasek SMP dengan inisial JND sedang SD di koordinir Salah satu Kasek bermarga Munthe. Para Kasek yang menjabat saat ini sudah krasak krusuk mencari pinjaman baik pribadi ataupun dari Bank untuk mendapatkan jabatan tersebut kalau tidak mau tersingkir. Ketika hal ini di konfirmasi ke JND melalu watshap memberi jawaban "itu tidak benar".
Jabatan Kepala Lingkungan juga sudah di Bandrol Rp 7.500.000 paling rendah bagi yang bertahan atau minimal menjadi TS saat pemenangan, Jabatan Kadis yang paling mentreng banyak masukannya di Bandrol 2 Milyar sd 3 Milyar yang pagu anggaran rendah masih menyesuaikan, hal ini juga jadi bahasan wartawan tetapi para nara sumber tidak ada yang berani disebutkan identitasnya, Seiring penomena temuan ini, tampak juga penarikan mobil-mobil pribadi Kadis dan Kaban serta Kabid dari berbagai dinas di kumpul di rumah pendopo Bupati Labuhanbatu, bahkan untuk mengambil gambar masuk ke dalam lingkungan pendopo, para satpol PP menghalangi, disinyalir akan diberikan mobil dinas pada pejabat yang baru dan diduga tidak lepas dari pungli para pejabat tersebut.
Salah satu pejabat mereka sudah didatngi sengkuni Bupati, "Semua Jabatan ada nilai setorannya pak, tapi kalau saya ngak lah , karena sebentar lagi saya pensiun dan saya rasakan yang lalu, ngak balik modal kalau untuk jabatan sekjen atau kadis atau kaban apalagi saat ini makin ketat, TPP aja yang kita harap menutupinya sampai saat ini tidak dibayarkan", ujarnya dan meminta merahasiakan identitasnya jangan di publikasikan.
Hasanuddin Hasibuan SH Ketua LPPN (Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara) prihatin dalam menyikapi isu yang berkembang ini dan mengatakan "Kalau seperti ini metode mendapatkan jabatan maka jelaslah kehancuran tatanan pemerintahan yang jelas jelas mempertontonkan KKN, anehnya semua ini Rahasia Umum dan seakan Kongkalikong alias Korupsi berjamaah akibat biaya Pilkada yang begitu mahal, sehingga pejabat mencari pengembalian modal sesuai prinsip ekonomi bukan pengabdian untuk membangun daerah tapi Kolusi dibalas Korupsi yang makin merajalela hampir disemua sektor" ujarnya dengan penuh kekecewaan melihat penomena ini. (HH)
Social Header