Ketapang | Mitramabesnews.id -
Masyarakat Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sedang mengalami konflik dengan PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) terkait pengelolaan lahan. Berikut beberapa fakta tentang kasus ini:
- *Latar Belakang Konflik*: PT PTS diduga mengelola lahan sawit di luar batas Hak Guna Usaha (HGU) yang dimilikinya, dengan luas lahan yang diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 hektar. Masyarakat adat Desa Teluk Bayur merasa bahwa lahan tersebut merupakan tanah ulayat mereka yang tidak pernah diserahkan kepada perusahaan.
- *Tuntutan Masyarakat*: Masyarakat menuntut agar pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti BPN dan kepolisian segera bertindak tegas untuk menyelesaikan konflik ini. Mereka meminta lahan mereka dikembalikan dan perusahaan dihentikan aktivitasnya di luar HGU.
- *Dugaan Pelanggaran*: PT PTS juga diduga tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan Tanah Kas Desa (TKD) sebagaimana diatur dalam Perda Ketapang Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 46. Selain itu, perusahaan dituding tidak transparan kepada masyarakat dan mengabaikan tuntutan masyarakat dan pemerintah desa selama bertahun-tahun.
- *Potensi Kerugian Negara*: Konflik ini juga diduga menimbulkan potensi kerugian negara akibat pengelolaan lahan tanpa dasar hukum yang sah oleh perusahaan. ARUN Kalbar mengungkapkan bahwa kerugian negara tidak hanya soal pajak yang hilang, tetapi juga hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dalam melindungi hak atas tanah.
- *Upaya Penyelesaian*: Masyarakat Desa Teluk Bayur telah melakukan konsolidasi akbar dan menyatakan siap melakukan pendudukan atas lahan yang dikuasai PT PTS tanpa HGU. ARUN Kalbar juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas permasalahan ini dan menyatakan siap melanjutkan proses pendampingan hukum dan advokasi hingga masyarakat memperoleh keadilan.
Yohanes tato
Social Header