Jakarta, Mitramabesnews.id - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, secara resmi meminta Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menindak tegas dan memproses hukum, para pelaku penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah responsif ini bertujuan mengurai fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belakangan ini.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Bahlil dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, 16/10/2026.
Dia menyoroti berbagai modus operandi kejahatan yang menjadi biang kerok terganggunya distribusi energi di lapangan.
Salah satu praktik ilegal yang paling disorot adalah penyalahgunaan BB 1 subsidi demi keuntungan sektor industri.
Tindakan ini dinilai sangat merugikan negara karena anggaran subsidi dari pemerintah justru diselewengkan oleh mafia migas
Bahlil menegaskan, kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini murni dikarenakan masalah distribusi dan penyelewengan, bukan karena menipisnya stok.
Saat ini, pasokan nasional untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, justru berada dalam kondisi aman dan mencukupi
Kendati demikian, situasi di lapangan diperparah oleh adanya perilaku sebagian oknum mafia BBM bersubsidi yang beralih (shifting) dari penggunaan BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
Kombinasi antara ulah culas para penimbun dan pergeseran konsumsi masyarakat inilah yang pada akhirnya menyumbat rantai pasok, memicu kelangkaan, dan merugikan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan subsidi, ucap Bahlil Lahadalia kepada awak media Mitramabesnewsid Minggu 18/10/2026
Penulis:Jumadi
Social Header