PEMATANGSIANTAR, Mitramabesnews.id — Sebanyak 116 pejabat di lingkungan Pemko Pematangsiantar dilantik pada Selasa (29/9/2026) sore. Pelantikan mencakup sejumlah jabatan administrasi dan fungsional, termasuk posisi camat, lurah serta pejabat pada OPD.
Namun, di tengah pelantikan tersebut, isu dugaan “setoran jabatan” justru menjadi sorotan. Beredar narasi adanya pihak yang disebut telah menyerahkan sejumlah uang melalui perantara dengan harapan mendapatkan jabatan, tetapi namanya tidak masuk dalam daftar pejabat yang dilantik.
Benarkah ada transaksi jabatan atau hanya ulah oknum yang mencatut nama pejabat?
Sorotan Ebite Masder
Pemerhati sekaligus penulis Ebite Masder menilai isu tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi rumor tanpa kejelasan.
“Kalau memang ada yang meminta uang dengan iming-iming jabatan, harus jelas siapa yang meminta, berapa jumlahnya, kepada siapa diberikan dan apa buktinya. Tetapi kalau tidak benar, harus diklarifikasi,” tegasnya.
Menurut Ebite, publik berhak mengetahui apakah proses pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Sekda dan BKPSDM dinilai perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengisian 116 jabatan tersebut.
Ebite Masder menyampaikan bahwa, isi yang beredar, tidak menuduh para pejabat yang dilantik mendapatkan jabatan melalui pembayaran. Isu “setoran” masih sebatas dugaan dan membutuhkan pembuktian serta konfirmasi.
Namun, jika ada pihak yang benar-benar menjadi korban dugaan penipuan jabatan, bukti seperti transfer, percakapan, saksi atau dokumen lainnya dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan.
Jabatan adalah amanah, bukan komoditas. Jika isu itu tidak benar, jelaskan. Jika ada oknum yang bermain, ungkap dan tindak. Tegas EbiteMasder.
Mitramabesnews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemko Pematangsiantar maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan isu tersebut.(ZL/Ebite)
Social Header