NIAS UTARA, Mitramabesnews.id — Aktivis Kepulauan Nias asal Kabupaten Nias Utara, Alvyman Hulu, S.Pd., CPI., C.IRD., CTL, menyatakan dukungan terhadap langkah Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Nias Utara yang melakukan penghentian sementara (suspend) terhadap dapur-dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan operasional.
Menurut Alvyman, langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar, terutama menyangkut kebersihan, higiene, sanitasi, serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
“Saya mendukung penuh langkah Korwil SPPG Nias Utara yang melakukan suspend atau penghentian sementara terhadap dapur-dapur yang dinilai tidak layak beroperasi. Ini bukan untuk menghambat program MBG, tetapi justru untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, aman, dan sesuai aturan,” ujar Alvyman.
Alvyman mengatakan bahwa pencabutan atau penertiban SLHS terhadap dapur MBG yang tidak memenuhi persyaratan merupakan langkah yang tepat, sepanjang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, BGN telah menegaskan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan salah satu persyaratan penting bagi SPPG untuk beroperasi. BGN juga telah mengambil kebijakan penghentian sementara terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan tersebut.
“Pencabutan SLHS terhadap dapur-dapur MBG yang memang tidak memenuhi persyaratan adalah langkah tepat sebagai bentuk komitmen BGN dalam menjalankan aturan dan juknis yang telah ditetapkan. Jangan sampai aspek kesehatan dan keselamatan penerima manfaat dikorbankan hanya demi mengejar target pelaksanaan program,” tegasnya.
Ia juga meminta agar proses pengawasan dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga setiap dapur SPPG yang dinyatakan tidak layak diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang ditemukan persoalan, lakukan evaluasi dan perbaikan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, tentu operasional dapat dilanjutkan sesuai ketentuan. Yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat,” lanjut Alvyman.
Alvyman berharap langkah pengawasan terhadap dapur MBG di Nias Utara tidak dipandang sebagai upaya menghentikan program, melainkan sebagai bentuk penguatan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan MBG.
“Program MBG adalah program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, kita semua harus memastikan pelaksanaannya benar-benar memenuhi standar. Kritik dan pengawasan harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki program, bukan untuk menghambatnya,” tutup Alvyman. (Red)
Social Header