JAKARTA, Mitramabesnews.id – Rumah Kebangsaan Barisan Muda Gibran Indonesia (Baginda) melayangkan protes keras terhadap pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sebagian besar Pulau Sumatera. Mereka mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) beserta seluruh manajer PLN di wilayah terdampak.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Baginda, Ester Yulia, S.E., bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Utara, M. Seto Lubis. Pemadaman listrik berkepanjangan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Riau, dan wilayah lainnya dinilai sebagai bentuk kegagalan total dalam manajemen pelayanan publik.
"Kami menilai ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, tetapi bentuk kelalaian serius yang merugikan masyarakat luas. Rakyat dirugikan secara ekonomi, aktivitas lumpuh, pelayanan publik terganggu, jaringan komunikasi bermasalah, bahkan pelaku usaha kecil mengalami kerugian besar akibat padamnya listrik tanpa kepastian," tegas Ester Yulia dan M. Seto Lubis dalam pernyataan bersama, Senin (25/5/2026).
M. Seto Lubis menambahkan bahwa permintaan maaf dari manajemen PLN saja tidak cukup. BUMN tersebut harus bertanggung jawab secara nyata atas kerugian materiil dan immateriil masyarakat akibat matinya aliran listrik yang berlangsung selama berjam-jam tanpa adanya sosialisasi maupun kepastian jadwal.
Oleh karena itu, Baginda menuntut dua poin utama kepada pemerintah:
1. Evaluasi dan Pencopotan Jabatan: Mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi PLN dan mencopot pejabat regional yang gagal menangani krisis serta tidak mampu memberikan informasi transparan kepada publik.
2. Kompensasi Nyata: Meminta PLN memberikan ganti rugi atau kompensasi langsung kepada seluruh pelanggan terdampak, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), fasilitas pelayanan kesehatan, serta sektor pendidikan.
"Kami meminta negara hadir membela rakyat. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat buruknya sistem pelayanan dan lemahnya antisipasi PLN dalam menangani gangguan besar seperti ini," ujar Seto.
Sebagai bentuk keseriusan, organisasi relawan ini menegaskan tidak akan tinggal diam jika tuntutan mereka diabaikan oleh pemerintah.
"Jika tidak ada respons konkrit dari pihak kementerian dalam waktu dekat, kami akan menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian ESDM," pungkas Seto Lubis.
Social Header