Ketapang, Mitramabesnews.id - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA NAMA PAKET PENINGKATAN JALAN PESAGUAN-KENDAWANGAN NOMOR KONTRAK : 12/PKS/Bpjn12.5.5/2025 TANGGAL KONTRAK : 10 ОКТОBER 2025 NILAI KONTRAK : Rp. 19.350.004.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 82 (DELAPAN PULUH DUA) HARI
KALENDER SUMBER DANA : APBN TAHUN ANGGARAN 2025 PENYEDIA JASA : PT. FORTU PURNA KARYA KONSULTAN SUPERVISI : PT. KARTIA TARINA BUMI KSO PT. JAKARTA RENCANA SELARAS PROYEK INI DILAKSANAKAN DENGAN BIAYA SEBAGIAN DARI PAJAK YANG SAUDARA BAYAR PT. FORTU PURNA KARYA PT. KARTIA TARINA BUMI KSO PT. JAKARTA RENCANA SELARAS
DPC LAKI LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KAB KETAPANG KALIMANTAN BARAT MENYOROTI PENINGKATAN JALAN PESAGUAN-KENDAWANGAN DITAHUN ANGGARAN 2025 MENGGUNAKAN DANA APBN TAHUN 2025 SEBESAR RP.19.350.004.000 TIDAK ADA PELAKSANA CUMA HANYA ADA PENYEDIA JASA DAN KONSULTAN SUPERVISI
MASIH LAKI KETAPANG, ALAT PENDUKUNG DILAPANGAN PUN DIDUGA TIDAK MAKSIMAL APAKAH YAKIN DENGAN WAKTU KERJA SEBANYAK 82 HARI KALENDER
SEDANGKAN WAKTU MENURUT HIMBAUAN MENTRI KEUANGAN PURBAYA WAKTU TINGGAL 2 BULAN APAKAH AKAN MENGEJAR DENGAN WAKTU YANG SUDAH DITENTUKAN KHUSUSNYA DI KAB KETAPANG KALIMANTAN BARAT AKIBAT TERLAMBAT PENYERAPAN ANGGARAN DARI TINGKAT PROVINSI MAUPUN KAB KETAPANG AKIBAT TERLALU BANYAK POKOK POKOK PIKIRAN DEMI KEUNTUNGAN PRIBADI SEGELINTIR ORANG
BERDASARKAN UNDANG UNDANG BERLAKU DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA APBN 2025
Penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia termasuk dalam tindak pidana korupsi dan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mencakup pidana penjara dan denda.
Pasal 2: Menjerat pelaku yang secara melawan hukum memperkaya diri atau pihak lain sehingga merugikan negara. Sanksinya adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara 2 hingga 20 tahun, serta denda minimal Rp 200.000.000,00 dan maksimal Rp 1.000.000.000,00. UCAP DPC LAKI LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KAB KETAPANG KALIMANTAN BARAT KEPADA AWAK MEDIA MITRAMABESNEWSID JUM'AT (7/11/2025)
PENULIS:JUMADI
Social Header