TAKDIRESPONFAKULTASPERTANIANMENGECAM DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kalbar | Mitramabesnews.id - Fakultas pertanian Bersama aliansa bangsa darurat, bergerak sabtu 15 februari 2025 menuju DPRD provinsi Kalimantan barat, tanpa respon kami tetap sampaikan aspirasi yang menjadituntutan.Isuyangdibawatidakhanyaisulocalnamunjugaisunasionalyangmenjadi polemic di bangsa tercinta.

Lodri khairul nursalam kariadi, selakuKetua BEM fakultas pertanian, bergerak Bersama aliansa bangsa darurat menuju DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT, isu daerah yang juga menjadi perhatian adalah mengenai potensi bencana di wilayah Kalimantan barat,kurangnyapemberitahuanmengenaiberbagai potensibencana mengakibatkanberbagai wilayah di kaliamnatan barat mengalami kerugian yang dialami oleh masyarakat. Penyebab utama adalah kurangnya kesiapsiagaan pemerintah, deforestasi, dan alih fungsi lahan, yang mengurangi daya serap air dan memperparah dampak bencana. Bersamaan dengan bencana yangmenjadiujiantersendiribagimasyarakat,ujianlainyajugadibuatolehpresidenPrabowo subianto melalui berbagai kebijakan yang sangat kontroversial., yaitu pemotongan anggaran sebesar Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah mengklaimbahwapemangkasaninibertujuanuntukefisiensibelanjanegaradanpengalokasian danakeprogramprioritas,sepertiMakanBergiziGratis(MBG). Setidaknyaada5sektoryang mengalami pemangkasan anggaran.

BadanMeteorologi,Klimatologi,dan Geofisika(BMKG)

KementerianPUPR

KementerianKesehatan

KementerianPendidikandanKebudayaan

KementerianSosial

Dampakpemotongananggaranterhadapberbagaisektor:

Infrastruktur&PekerjaanUmum

PemotonganRp81triliunmenyebabkanketerlambatanpembangunanjalandan jembatan,penghentianproyekstrategissepertibendungandan irigasi,sertakurangnya perawatan infrastruktur yang meningkatkan risiko kecelakaan.

Pendidikan

Anggaran Kemendikbud dipotong lebih dari 50%, mengancam program Kartu Indonesia Pintar (KIP), menyebabkan pemutusan kontrak guru honorer, serta berkurangnya dana operasional sekolah, yang berdampak pada fasilitas dan kualitas pendidikan.

Kesehatan

Pemotongan Rp19,6 triliun menyebabkan pengurangan subsidi BPJS Kesehatan, berkurangnya stok obat dan alat medis, serta terhambatnya program vaksinasi dan imunisasi.

Sosial

Berkurangnya anggaran menyebabkan penundaan dan pengurangan penerima bantuan sosial (BLT, PKH), serta terganggunya operasional panti sosial yang membantu lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.

BMKG(BadanMeteorologi,Klimatologi,danGeofisika)

Pemotonganlebihdari50%berdampakpadapenurunanakurasiprediksicuaca dari 90% menjadi 60%, keterlambatan peringatan dini bencana, serta berkurangnya jumlah sensor dan alat pemantauan, meningkatkan risiko bencana.

MahasiswaAliansiBangsaDaruratjugamengungkapkanrasakecewaterhadapDPRD KalimantanBarat,aliansibangsadaruratyangterdiridariberbagaimahasiswafakultashingga universitasKalimantanBarat menyuarakanaspirasinya,suratpuntelah dilayangkankekantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat Namun ternyata tidak mendapatkan respon hal ini sangat menimbulkan kekecewaan terhadap sikap yang di berikan oleh para anggota dewan yang terhormat. Sikap tak merespon layak di kecam!!!

(Thomas DP)