ENREKANG l Mitramabesnews.id — Ditengah kondisi keuangan Daerah yang sangat memprihatikan beredar luas di Media Sosial rincian anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang TA 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 15,793.772.250 Miliar. Jika di bandingkan Tahun lalu anggaran tersebut naik sebesar Rp 3.465.461.500 Miliar dari jumlah anggaran Rp 12.328.310.750 Miliar di Tahun 2024.
Padahal Utang Pemkab Enrekang Tahun 2024 yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 700 Miliar tak mampu diselesaikan hingga akhir tahun 2024. Disaat Pemerintah Daerah telah menyampaikan akan fokus menyelesaikan utang-utang Daerah tersebut justru anggaran Perjalanan Dinas Wakil Rakyat ini bukannya turun tapi malah naik.
Kondisi ini memancing berbagai tanggapan masyarakat yang menyebut Wakil Rakyat tak punya empati terhadap kondisi keuangan Daerah yang semakin terpuruk.
Kondisi ini diperparah dengan adanya tanggapan dari Sekwan yang mengatakan apa yang beredar itu tidak benar, namun dirinya tak bisa menunjukkan angka berapa sebenarnya anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Tahun anggaran 2025.
Abjhie, salah satu aktivis Anti Korups di Enrekang mengatakan seharusnya baik Sekwan maupun Ketua DPRD transparan dalam hal penggunaan anggaran. Untuk itu dia menyatakan sikap mengecam keras jika memang hal itu benar adanya.
” Saya Mengecam keras pernyataan Sekwan DPRD Kabupaten Enrekang yang tidak transparan memberikan informasi kepada Masyarakat. Saya rasa pihak DPRD harus transparansi jangan main petak umpet soal jumlah besaran anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan Wakil rakyat kita. Masa Seorang Sekwan tidak tahu berapa nilai anggaran yang sudah disahkan oleh pihak DPRD?”. Ujar Anggota Koalisi Masyarakat Peduli Enrekang (KOMPLEN) ini.
” Jadi saran saya kepada Ketua DPRD Dan Sekwan jangan selalu bermain drama dalam hal seperti ini, ingat Keuangan Daerah kita saat ini sedang terpuruk. Usahakan perhitungkan utang Daerah kita, jangan hanya fokus kepada kehidupan Wakil rakyat saja. Kalau bisa hidupilah Rumah Rakyat Jangan mencari kehidupan di Rumah Rakyat”. Kata Abjhie.
Sementara itu saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Ketua DPRD Enrekang Ikrar Eran Batu menampik jika kabar yang beredar. Dia mengatakan tidak benar jika anggaran perjalanan Dinas DPRD naik.
” Iye salah itu, jangankan naik na sebenarnya turun”. Jawabnya singkat.
Ikrar sebagai Ketua DPRD pun tak dapat memberikan penjelasan berapa sebenarnya anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang. Padahal secara logika, penetapan anggaran tersebut dilakukan di DPRD dan yang mengetuk Palu adalah Ketua DPRD.
Namun kepada Media Ikrar mengatakan, baru akan konfirmasi ke dalam berapa sebenarnya jumlah anggaran tersebut. (HK)
Social Header