Pontianak, Mitramabesnews.id - Fenomena politik terkait proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh 120 Anggota DPR RI menjadi perhatian Praktisi Hukum Kalimantan Barat.
Dalam renungannya, praktisi tersebut menilai proses tersebut mengingatkan publik pada peristiwa ketika Prof Mahfud MD meminta kepada Ketua Komisi, Bambang Pacul, untuk mempercepat proses RUU Perampasan Aset.
Jawaban yang dilontarkan Bambang Pacul sambil bercanda saat itu, dinilai membuat masyarakat mengerti bahwa anggota DPR RI adalah kader-kader yang takut kepada Ketua Umum Partai. Jika ingin mempercepat RUU Perampasan Aset, jangan meminta kepada anggota DPR RI, tetapi mintalah kepada masing-masing Ketua Umum Partai yang memiliki kursi di parlemen.
Renungan itu juga dikaitkan dengan pernyataan Bambang Pacul saat berbincang dengan Rocky Gerung. Dalam video tersebut, Bambang Pacul menyampaikan bahwa ketika rakyat Indonesia menderita, yang pasti disalahkan adalah para pimpinan partai. Sebab pimpinan partai adalah pemegang kuasa, pengambil kebijakan, dan yang bisa mengatur semuanya. Peserta pemilu adalah partai politik, dan partai lah yang menempatkan jabatan-jabatan publik.
Dari ungkapan tersebut, praktisi hukum itu berpendapat, ketika Koalisi mengusung Prabowo-Gibran pada Tahun 2024, dan Gibran diminta langsung oleh Prabowo serta didukung Koalisi Partai, langkah anggota DPR RI dari Koalisi pendukung Prabowo-Gibran kini berbeda 180 derajat dari sebelumnya, bahkan ikut dalam pemakzulan dalam HMP.
Jika dilihat dari pengusung 120 Anggota DPR RI tersebut, terdapat anggota DPR RI dari Partai Koalisi Prabowo-Gibran yang memiliki kursi di parlemen, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.
Sementara partai yang tidak memiliki kursi di parlemen di antaranya PBB (Partai Bulan Bintang), Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia), PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Partai Garuda (Partai Perubahan Indonesia), dan PRIMA.
Jika dikoneksikan dengan komentar politik di atas, maka pepatah lempar batu sembunyi tangan menjadi jawaban dari seluruh koneksitas kepada masing-masing Ketua Umum Partai Koalisi. Hal itu terlihat dari bagaimana Anggota DPR RI dari Koalisi Partai menandatangani pengajuan HMP, di mana peran Ketua Umum Koalisi seolah-olah diam membisu dan seolah-olah tidak tahu serta tidak mempunyai kekuatan kepada anggota DPR RI saat proses pemakzulan mulai bergulir di DPR.
Social Header