Jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi ini dinilai telah lama terabaikan, hingga memaksa pemangku kebijakan lokal dan dunia usaha melakukan intervensi darurat demi menyelamatkan urat nadi perekonomian dan akses pendidikan masyarakat.
Hadir langsung dalam pertempuran gagasan ini Anggota DPRD Kampar dari Fraksi PPP Hajah Jasnita Tarmizi, perwakilan Camat Tapung Hulu, Kepala Desa Senama Nenek, Kapolsek Tapung Hulu yang diwakili Aipda Romi, SH, Danramil 016/Tapung yang diwakili Serlu Suriadi, Ketua Pemuda Kecamatan, pengurus BPD, Karang Taruna, serta delegasi puncak dari belasan perusahaan kelapa sawit dan energi. Rapat krusial mengenai perawatan jalan Zona Dua ini dipimpin langsung oleh Ketua Zona, Abdoel Rachman Chan.
Anggota DPRD Kampar, Hj. Jasnita Tarmizi, dengan nada tegas mendesak agar seluruh pihak tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban. Ia meminta pemetaan titik terparah segera dikalkulasikan agar eksekusi lapangan dapat langsung menyasar area kritis sebelum curah hujan tinggi memutus total akses jalan.
"Kita butuh jalan ini segera layak dilalui. Mari hari ini kita lakukan koordinasi, solusi, dan aksi! Bahkan jika memang mendesak, kita lakukan aksi terlebih dahulu, baru koordinasikan untuk melahirkan solusi konkrit," cetus Hj. Jasnita dengan berapi-api.
Dan Sebagai bentuk komitmen nyata, politisi PPP ini tidak hanya memberikan dukungan politis, melainkan siap menggelontorkan sumbangan dana pribadi demi menyokong biaya perbaikan jalan.
Senada dengan itu, Nuriadi Camat Tapung Hulu mengungkapkan bahwa keluhan mendalam warga Tapung Hulu sebenarnya telah sampai ke meja Bupati Kampar dan mendapatkan respons positif. Saat ini, Kepala UPT PUPR Bina Marga terus mengupayakan perawatan maksimal. Namun, keterbatasan anggaran menuntut seluruh stakeholder untuk kembali menghidupkan roh gotong royong dan berpartisipasi penuh.
Dukungan penuh juga mengalir dari aparat penegak hukum. Kapolsek Tapung Hulu melalui perwakilannya menegaskan, kelayakan jalan ini adalah harga mati agar aktivitas sosial, ekonomi, serta keselamatan anak-anak sekolah yang melintas dari Desa Sumber Sari menuju Kantor Camat tidak lagi terancam oleh kubangan lumpur dan kerusakan jalur.
Sebagai wilayah yang dikelilingi industri perkebunan skala besar, kontribusi perusahaan menjadi sorotan utama dalam rapat. Sebanyak 11 entitas bisnis dan asosiasi pengusaha peron dikepung untuk memberikan kepastian kontribusi materiil maupun alat berat:
• SPBUN Sei Lantai (Wagino): Meski secara wilayah tidak melintasi jalur tersebut, secara ksatria menyatakan siap berkontribusi meminjamkan alat berat dan menyumbang material sebanyak 10 armada truk.
• Asum PTPN IV Regional III Perkebunan Sei Kencana: Berkomitmen penuh menerjunkan alat berat vital berupa Bomag (vibratory roller) dan Grader untuk pematangan lahan.
• PTPN IV Regional III: Siap menyuplai material tanah krokos dan segera melayangkan hasil keputusan untuk persetujuan final manajemen puncak.
• PT. SMP Energi Gandewa: Totalitas mendukung dengan menyiagakan 3 unit alat berat yang siap siaga (standby) selama hari kerja di lokasi proyek.
• PT. Lindai Jaya Lestari, PT. Multi Agrindo Sawit Sejahtera, & PT. Makmur Palma Lestari: Ketiganya menyatakan komitmen mutlak untuk menyumbang material perbaikan, di mana volume teknisnya akan disesuaikan dalam waktu dekat.
• PT. Sugi Indah Sejati Grup & PT. Inti Kamparindo Sejahtera: Menyatakan dukungan penuh dan siap berkontribusi aktif dalam perawatan dan perbaikan jalan zona dua
• PT. Sarana Inti Pratama & PT. Subur Arum Makmur I: Menyatakan mendukung dan segera membawa hasil rapat ini kepada pimpinan tertinggi melalui surat pengantar resmi dari pemerintah desa guna pencairan bantuan material.
• Koordinator Pengusaha Peron: Memastikan sumbangan material akan segera mengalir setelah konsolidasi internal antar-pemilik peron sawit selesai dilakukan.
Rapat maraton tersebut akhirnya melahirkan keputusan mutlak tanpa kompromi. Eksekusi perbaikan jalan dari Desa Sumber Sari menuju Kantor Camat Tapung Hulu resmi ditetapkan berjalan selama satu bulan penuh, terhitung mulai 10 Juli hingga 10 Agustus 2026.
Guna menghindari praktik manipulasi dan menjamin kualitas pengerjaan di lapangan, forum sepakat menyerahkan kendali teknis dan pengawasan penuh kepada Pengurus Karang Taruna Desa Senama Nenek. Tidak main-main, pergerakan di lapangan juga akan dimonitoring secara ketat oleh pengurus BPD Senamanenek dan Pemerintah Desa.
Langkah agresif lintas elemen ini menjadi sinyal keras bagi pihak-pihak terkait bahwa infrastruktur publik bukan lagi perkara tawar-menawar, melainkan kewajiban moral yang harus dituntaskan secara instan demi kemaslahatan masyarakat luas. (Tim)
Social Header